Salah satu kekeliruan paling mendasar dari keputusan MPU Aceh memfatwakan haram atas game PUBG adalah mereka tidak melibatkan banyak pihak, khususnya gamer, dalam mengambil keputusan. Rasa-rasanya yang diundang untuk berkompromi adalah pihak yang kontra saja. Dan hasilnya sudah bisa ditebak.
Keputusan itu bagi saya mengecewakan. Pertama karena saya pikir MPU Aceh punya cukup kebijaksanaan untuk menggelar diskusi yang terbuka dan adil tentang plus-minus game ini. Nyatanya tidak. Padahal ada banyak aspek yang bisa dibahas, mulai dari psikologi hingga ekonomi. Kedua, MPU Aceh mengambil pijakan studi yang tidak kuat tentang gamer yang bunuh diri di India sebagai salah satu landasan mengeluarkan fatwa. Padahal ada studi-studi lain yang lebih bisa dipertanggung-jawabkan secara akademis, yang tidak menyebutkan adanya korelasi, misalnya antara kekerasan dan game. Jika tidak percaya dengan studi yang dilakukan di luar negeri, MPU Aceh seharusnya melakukan penelitian independen, bisa dengan melibatkan kampus, untuk mencari tahu plus-minus dari game ini. Kebijakan yang lahir dari landasan yang tidak kuat hanya memiliki dua kemungkinan: merenggut aspek positif yang telah ada; atau ditertawakan oleh masyarakat.
Akhirnya, saya berharap MPU Aceh bisa lebih bijak lagi dalam berfatwa. Saya belum lupa, beberapa waktu yang lalu, MPU begitu lambat bergerak dalam isu vaksin ketika penyakit sudah mulai mewabah. Padahal ketika itu, MUI sendiri sudah lebih dulu turun tangan. Sebagai lembaga publik, MPU tidak boleh keras kepala dan ekslusif, yang akhirnya berpotensi mempermalukan dirinya sendiri[]
