Salah satu kekeliruan paling mendasar dari keputusan MPU Aceh memfatwakan haram atas game PUBG adalah mereka tidak melibatkan banyak pihak, khususnya gamer, dalam mengambil keputusan. Rasa-rasanya yang diundang untuk berkompromi adalah pihak yang kontra saja. Dan hasilnya sudah bisa ditebak.

Keputusan itu bagi saya mengecewakan. Pertama karena saya pikir MPU Aceh punya cukup kebijaksanaan untuk menggelar diskusi yang terbuka dan adil tentang plus-minus game ini. Nyatanya tidak. Padahal ada banyak aspek yang bisa dibahas, mulai dari psikologi hingga ekonomi. Kedua, MPU Aceh mengambil pijakan studi yang tidak kuat tentang gamer yang bunuh diri di India sebagai salah satu landasan mengeluarkan fatwa. Padahal ada studi-studi lain yang lebih bisa dipertanggung-jawabkan secara akademis, yang tidak menyebutkan adanya korelasi, misalnya antara kekerasan dan game. Jika tidak percaya dengan studi yang dilakukan di luar negeri, MPU Aceh seharusnya melakukan penelitian independen, bisa dengan melibatkan kampus, untuk mencari tahu plus-minus dari game ini. Kebijakan yang lahir dari landasan yang tidak kuat hanya memiliki dua kemungkinan: merenggut aspek positif yang telah ada; atau ditertawakan oleh masyarakat.

Akhirnya, saya berharap MPU Aceh bisa lebih bijak lagi dalam berfatwa. Saya belum lupa, beberapa waktu yang lalu, MPU begitu lambat bergerak dalam isu vaksin ketika penyakit sudah mulai mewabah. Padahal ketika itu, MUI sendiri sudah lebih dulu turun tangan. Sebagai lembaga publik, MPU tidak boleh keras kepala dan ekslusif, yang akhirnya berpotensi mempermalukan dirinya sendiri[]

Sumber gambar: wallpaperaccess.com

Sumber: Paolo Nicolello

2018. Dan aku telah bersiap-siap untuk berkelana lagi. Kali ini tidak sendiri.

28 tahun akan menjadi sia-sia jika aku hanya menanam diri di sini. Aku memilih pergi dan melihat dunia yang luas ini.

Oktober. Dan waktu terus berlari. Koperku akan segera berisi lagi []

Bagaimana sebenarnya penjelasan konsep ekstrovert dan introvert? Mari kita menyimak video berikut ini.

Sumber video: Accidentally in Life

Sumber: Serambi Indonesia, 21 Oktober 2018

(Sumber: Nathan Dumlao)

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  Dalam praktiknya, ada beberapa poin yang dinilai. Mengutip artikel dari blogs.itb.ac.id, aspek-aspek tersebut antara lain:

• Kurikulum dari setiap program pendidikan.
• Jumlah tenaga pendidik.
• Keadaan mahasiswa.
• Koordinasi pelaksanaan pendidikan, termasuk persiapan sarana dan prasarana.
• Kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dari perguruan tinggi.

Seyogianya, tidak ada yang keliru dari proses ini. Dengan melakukan akreditasi, kampus akan mengetahui seberapa tinggi kualitas yang mereka miliki, dan melakukan perbaikan di bidang-bidang yang masih memiliki kekurangan. Bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas, akreditasi akan memberikan gambaran terkait apa saja yang perlu disuntikkan pada sebuah kampus agar bisa lebih baik di masa depan. Bagi calon mahasiswa, akreditasi berguna untuk menilai kualitas kampus sebelum mereka mendaftar. Selain itu, berbicara tentang dunia kerja, akreditasi akan memudahkan perusahaan untuk menjaring calon-calon pekerja sesuai standar yang mereka tetapkan.

Itulah letak permasalahannya.

Akreditasi yang notabene adalah alat ukur kualitas kampus, di beberapa kampus, justru dimanipulasi prosesnya untuk mendapatkan nilai terbaik (A). Alasan yang seringkali dipakai untuk menjustifikasi hal ini adalah: dengan akreditasi A, kampus akan berpeluang memperoleh lebih banyak mahasiswa baru; alumni akan berkesempatan bekerja di perusahaan/ instansi ternama. Semacam simbiosis mutualisme.

Memang tidak ada yang salah dengan target capaian seperti itu. Yang keliru adalah proses manipulasi atau fabrikasinya. Bagaimana mungkin kampus yang notabene berperan sebagai pencerah di tengah masyarakat, justru menetapkan standar moral yang begitu rendah hanya untuk memperoleh nilai A dalam akreditasi. Terlebih, dalam praktik ini, terkadang saya melihat, dosen atau staf di kampus ikut melibatkan mahasiswa. Sadar atau tidak, bukankah ini termasuk pendidikan korupsi?

Saya pikir, universitas perlu serius untuk berubah. Saya tahu sebagian akademisi tidak senang dengan praktik ini. Tinggal perlu keberanian untuk berbicara, mengubah hal yang telah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Ingatlah bahwa universitas adalah salah satu tempat di mana generasi muda belajar, dan setelah lulus mengisi posisi-posisi pengabdian di tengah masyarakat. Jika terus seperti ini, generasi seperti apa yang sedang kita coba lahirkan? []

|

|

|

*kalword.blogspot.com akan selalu menjadi situs gratis yang mengangkat isu-isu penting di sekitar kita. Untuk mendukung blog ini, silakan klik iklan yang terdapat di sebelah kiri layar. Terima kasih atas kunjungan dan perhatian teman-teman!

(Sumber: Sebastiaan Stam)

Generasi tanpa kantor. Saya pertama kali membaca artikel tulisan Rakhmad H.P ini di situs Detik.com. Di sana, dia menulis bagaimana pengalamannya mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dan memilih bekerja di rumah. Keputusannya tersebut diiringi semprotan bosnya yang membandingkan antara generasi pekerja sekarang (milenial) cengeng, dan sebaliknya generasi si bos tersebut (boomers dan X) bermental lebih kuat.

Saya pribadi menganggap stereotip antar generasi ini perlu dikaji lagi lebih lanjut. Ketika seseorang memilih keluar dari sebuah perusahaan, hal ini tidak semata-mata karena dia tidak sanggup bekerja, apalagi karena dia berasal dari suatu generasi. Tapi lebih daripada itu, yang semestinya perlu dicermati adalah "kenapa" dia tidak memilih keluar. Apakah karena visi perusahaan tidak jelas, supervisinya terlalu ketat, ketidak-sesuaian antara deskripsi kerja di kontrak dengan realitas, durasi bekerja yang teramat panjang, ketiadaan unsur rekreasi di kantor, dsb. Lebih lanjut, pelabelan atas "generasi" tentu tidak adil mengingat setiap manusia itu unik. Isu akan beda kasus per kasus.

Sumber: The Atlantic/ The Wire

Tulisan ringan ini sendiri bukan hendak membahas problematika konsep generasi X, Y, Z, dst. Namun ingin menyinggung bahwa generasi tanpa kantor itu ada, dan mereka bisa hidup secara cukup dari pekerjaannya. Kali ini saya menulis dalam konteks Aceh, Indonesia. Artikel ini akan membahas sekelumit kasus yang bisa jadi tidak mewakili populasi pekerja tanpa kantor di provinsi paling barat Indonesia ini, namun paling tidak dapat memberikan gambaran kecil.

Saya mendefinisikan generasi tanpa kantor sebagai seseorang yang bekerja secara independen, durasi waktu fleksibel, tanpa terikat penuh waktu dengan sebuah perusahaan (atau terikat dengan perjanjian berbasis per satu kontrak pekerjaan). Mereka bisa 'berkantor' di mana pun, yang paling penting adalah pekerjaannya selesai tepat waktu. Definisi ini sangat mirip dengan konsep freelance. Sehingga menurut saya, generasi tanpa kantor bisa disamakan dengan freelance generation.

BPS Aceh (2018) menyebutkan, jumlah penganggur di Aceh pada Februari 2018 mencapai 154 ribu orang, sementara jumlah yang bekerja adalah 2,2 juta orang. Survei BPS Aceh ini sendiri memiliki kekurangan antara lain, ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai pengangguran, dan mengapa seseorang menjadi pengangguran. Selain itu, survei ini hanya menyentuh sektor-sektor seperti pertanian, kontruksi, pertambangan, dsb. Artinya, ada sektor-sektor pekerjaan lain yang tidak disentuh oleh BPS. Walaupun demikian, setidaknya survei ini telah menyentuh aspek umum bahwa kuat dugaan, ada individu-individu yang tidak tersentuh oleh bidang pekerjaan arus utama di Aceh.

Lida (bukan nama sebenarnya), adalah seorang sarjana Ilmu Sosial dari sebuah kampus di Aceh. Namun berbeda dengan apa yang ia pelajari di kampus, ia justru memiliki minat dan bakat di bidang musik. Ia pernah berkata bahwa ia hampir tidak memiliki imajinasi untuk bekerja, katakanlah sebagai PNS di Aceh. Selain sulit mencari formasi sesuai dengan bakatnya, dia merasakan lebih nyaman bekerja secara independen. Dia pun terus mengasah bakatnya di bidang musik, dan sempat mengikuti kursus di Pulau Jawa. Saat ini, dia aktif memasarkan musiknya, kebanyakan adalah audio untuk keperluan perusahaan, di situs-situs, seperti Envato. Dia menghargai musiknya $8 - $45 tergantung  durasi dan tingkat kesulitannya. Konsumennya banyak berasal dari luar Indonesia. Dengan pendapatannya selama ini, dia bisa membangun studio musik pribadi di rumahnya. Sehari-hari dia bekerja di sana. Selain itu, dia juga mengaku bisa bekerja di mana pun. Yang penting dia membawa laptop.

(Sumber: Omar Prestwich)

Seorang teman lain, masih juga dalam bidang kreatif, bekerja mendesain huruf (font) dan format cetak (template) majalah. Dia juga memasarkan karyanya di situs-situs luar negeri. Ayah satu anak ini, berkata bahwa pekerjaannya itu cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Apalagi karena ia dibayar dengan Dollar Amerika. Untuk menambah penghasilan, ia turut mengerjakan pekerjaan desain spanduk dan brosur untuk pasar di Aceh.

Beberapa kenalan saya lain, mencari nafkah dengan membuat situs, menulis opini, dan menerjemahkan dokumen. Walaupun dari segi pendapatan relatif tidak pasti, namun sejauh ini, mereka mengaku hidup cukup dari pekerjaannya. Tiga aspek terpenting dari bekerja seperti ini adalah promosi, produktivitas, dan kualitas. Sepanjang mereka bisa memenuhi tiga poin tersebut, tawaran proyek terus berdatangan. Kebanyakan dari langganan.

Hampir semua dari mereka tidak memulai karir dengan mudah. Mereka melalui bulan demi bulan tanpa pemasukan. Lida menyebutkan, pada saat merintis dulu, dia sempat berkali-kali ditolak untuk mengunggah musiknya di sebuah situs.

"Kualitas musikku dulu masih di bawah standar pasar," katanya.

Seiring waktu, mereka terus meningkatkan kemampuan individu, dan perlahan memperbaiki kualitas produknya.

Aceh bagi saya, belum menjadi tempat bagi berkembangnya semua kemampuan. Berbicara dalam konteks yang lebih luas, di sini, kemampuan seperti membalap (racing), bermain games, bahkan sepakbola, belum dianggap serius. Alhasil, jika ada individu-individu yang menekuninya, tidak didukung maksimal, dan bahkan dipandang sebelah mata. Di kasus-kasus tertentu, orang-orang ini terpaksa bekerja di bidang yang tidak mereka sukai hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Fenomena generasi tanpa kantor, walaupun tidak menyelesaikan persoalan pekerjaan secara mengakar, namun menyediakan alternatif bagi orang-orang yang tidak terserap oleh pasar di level lokal.

Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat berbeda? Saya tunggu balasannya di kolom komentar []

|

|

|

*kalword.blogspot.com akan selalu menjadi situs gratis yang mengangkat isu-isu penting di sekitar kita. Untuk mendukung blog ini, silakan klik iklan yang terdapat di sebelah kiri layar. Terima kasih atas kunjungan dan perhatian teman-teman!

Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Di dunia banyak hal yang mesti dia urus. Dalam ajaran Islam, bahkan nanti di akhirat pemimpin adalah salah seorang yang paling sulit melewati birokrasi malaikat jika selama hidupnya dia tidak beres menjaga amanah.

Setiap hari, paling tidak sekali saya menggerutu dengan jalan yang berlubang. Apalagi kalau sedang hujan, bisa-bisa jadi kubangan. Dan entah ada berapa kekesalan lain yang keluar misalnya ketika listrik mati, air PDAM macet/ keruh, dan lain-lain. Itu masih saya sendiri. Rakyat lain tentu memiliki keluhan mereka masing-masing. Saya yakin, walau tentu tidak sepenuhnya percaya diri karena tidak melihat, gerutuan saya ini sampai ke telinga malaikat. Di tahap ini, saya kasihan dengan pemimpin dan sebenarnya tidak habis pikir, mengapa mereka mau habis modal banyak untuk mendapatkan posisi itu.

Salah satu cara sederhana membantu pemimpin adalah dengan mengkritik. Rantai birokrasi yang panjang, bisa jadi menyulitkan beliau untuk melihat masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

"Ibu/ Bapak, jalan di kampung kami berlubang. Kami jadi susah ketika mengantar anak ke sekolah, belanja ke pasar, dan pergi ke rumah ibadah. Belum lagi sepeda motor kami jadi cepat rusak. Kalau begini terus, bukan saja aktivitas kami terhambat, ibu/ bapak, tapi kami juga jadi gampang marah dan emosian. Tolonglah perbaiki jalan ini segera!"

Kritik ini bisa disampaikan langsung. Di kampung saya misalnya, pemimpin (level bupati) sering diundang masyarakat kampung untuk menghadiri kenduri maulid.

Kritik bisa pula dikirim ke media massa melalui rubrik opini, misalnya.

Jika punya kemampuan, seseorang juga bisa membuat video sederhana lalu mengunggahnya di Youtube agar jadi bahan untuk dipikirkan bersama.

Jika tidak pandai berbicara, seseorang bisa menanam pohon di jalan yang rusak. Tentu pohon yang dipilih tidak usah besar-besar, seperti beringin atau trembesi, cukup tunas pohon pisang atau kelapa []

Foto oleh Sandy Zebua