Indonesia adalah negara seribu pulau dengan ratusan juta rakyat. Indonesia memilih pemimpinnya secara demokratis, mulai dari level kepala desa hingga negara. Ketika seseorang dipilih untuk menduduki sebuah jabatan, biasanya ia bukan orang main-main, sudah menjurus pasti ia adalah orang yang dipercaya bisa membawa pemilihnya ke arah yang lebih baik. Lalu, mengapa sekarang kita sering melihat orang yang kita pilih (duduk di level kepemerintahan) melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan standar etika dan moral?
Kita ambil contoh anggota DPR. DPR adalah wakil rakyat. Mereka adalah unit-unit kecil yang mewakili juataan pemilihnya. Namun apakah mereka sesuai dengan definisinya? Masih terngiang di pikiran kita kasus seorang anggota dewan yang melihat video porno di ruang sidang. Terlepas dari kontroversi benar-tidaknya ia berniat menonton, hal tersebut tentu saja tidak patut. Ia sedang mengikuti sidang, ia wakil rakyat, mengapa fokus di gadget bukan pada sidang itu sendiri? DPR memang tidak berhenti memberi contoh ketidakpatutan moral. Tanpa mendengar teriakan rakyat yang kelaparan dan kedinginan tanpa rumah, mereka sibuk mengurus renovasi gedung yang menelan biaya trilyunan. Bagaimana rakyat tidak berang, kesejahteraan mereka belum tuntas direnovasi. Baru-baru ini, mereka juga berbondong-bondong ke luar negeri, ingin shopping kah? Mungkin mereka pura-pura tidak melihat masih banyak nenek-nenek miskin yang menyapu beras di pangkalan bongkar-muat untuk menyambung nyawa kehidupannya. Belum lagi berbagai kasus korupsi yang menisbatkan mereka sebagai tersangka atau kasus "kecil" seperti tidur kala paripurna.
Moral adalah faktor penting dalam pembangunan sebuah negara. Tidak perlu jauh, lihatlah Singapura, negara tetangga dekat kita ini ditetapkan sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah pada tahun 2010 oleh Transparency International, sejajar dengan Denmark dan Selandia Baru. Dengan penduduk hanya lima juta jiwa, mereka mampu menjadi satu dari empat Macan Asia. Pada tahun 2005, Economic Intelligence Unit menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Selain itu, pada 8 Agustus 2010, Channel News Asia merilis bahwa Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB 17.9% pada pertengahan pertama 2010. Kiranya, sang Perdana Menteri, Lee Hsien Loong , cukup mampu memimpin ngapura. Hal tersebut cukup senada dengan gaji yang diperolehnya yaitu hampir USD182 ribu per bulan atau sekira Rp1.6 miliar, itu merupakan gaji tertinggi seorang kepala negara di dunia (The Economist).
Akhirnya, moral dan etika adalah sebuah hal penting (selain berbagai faktor lain tentunya) dalam pembangunan negara, dan pemimpin memiliki keharusan memilikinya. Dengan moral dan etika yang baik, dapat dipastikan kemajuan akan menjadi bagian dari kita.
